Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang mengawal rancangan Undang-Undang (RUU) masyarakat adat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas dan mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU). Kasmita Widodo, anggota koalisi, menegaskan…
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Usulan ini diajukan oleh tiga anggota DPR, yaitu…