HALUAN.CO – Bagi para penentang komunisme di Republik Ceko, pengesahan undang-undang baru ini menandai akhir dari perjuangan panjang mereka. Sejak Revolusi Beludru pada November 1989, mereka telah mendorong agar ideologi komunisme disingkirkan dari ranah publik. Kini, tuntutan itu dikabulkan.
Pada pertengahan Juli, Presiden Petr Pavel mengesahkan revisi terhadap KUHP yang secara eksplisit menyamakan komunisme dengan nazisme di Ceko. Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Amandemen ini diprakarsai oleh gerakan November Belum Berakhir, yang dipimpin oleh mantan aktivis mahasiswa Revolusi Beludru yang kini menjadi senator, Martin Mejstrik.
Sejarawan dari Institut Ceko untuk Studi Rezim Totaliter (USTR) juga terlibat dalam penyusunan rancangan tersebut.
RUU ini disetujui parlemen pada akhir Mei 2025 dengan dukungan dari kelompok kerja parlemen dan partai-partai koalisi pro-Uni Eropa di bawah Perdana Menteri Petr Fiala.
“Siapa pun yang mendirikan, mendukung, atau menyebarkan gerakan nasionalis-komunis atau gerakan lain yang terbukti bertujuan untuk menekan hak dan kebebasan manusia, atau menyebarkan kebencian rasial, etnis, nasional, agama, atau kelas, atau kebencian terhadap kelompok orang lain, akan dihukum dengan penahanan selama satu hingga lima tahun,” demikian bunyi baru Pasal 403 KUHP Republik Ceko.
Demi Perlindungan Demokrasi
“Tujuan rancangan undang-undang ini adalah untuk menghilangkan perbedaan yang tidak adil antara dua ideologi totaliter pelaku kriminal di abad ke-20,” jelas Kamil Nedvedicky, Wakil Direktur USTR, pada akhir Mei lalu.
“Keduanya, nazisme dan komunisme, secara jelas bertujuan untuk memberangus hak dan kebebasan dasar, sehingga masuk akal dan adil jika hukum pidana Ceko secara secara jelas mengatur hal ini. Ini bukan soal ideologi, melainkan perlindungan negara hukum demokratis,” lanjutnya.
Meskipun merupakan partai kecil, Partai Komunis Bohemia dan Moravia (KSCM) mampu bertahan lebih dari tiga dekade di negara dengan populasi sepuluh juta jiwa ini.
Dalam pemilu terakhir empat tahun lalu, KSCM tidak hanya meraih kursi, tapi juga mengamankan posisi sebagai wakil ketua parlemen.
KSCM membentuk aliansi bernama Stacilo! bersama beberapa partai kecil lainnya dalam pemilu Parlemen Eropa 2024. Hasil survei menunjukkan bahwa koalisi ini berpotensi melewati ambang batas lima persen pada pemilu Oktober 2025.
Tokoh utama partai ANO, Andrej Babis—yang juga mantan perdana menteri—menyatakan bahwa dirinya tidak melihat koalisi Stacilo! sebagai kelompok komunis dan membuka kemungkinan untuk bekerja sama.
Ancaman terhadap Kubu Oposisi?
Undang-undang ini membuka peluang pembubaran KSCM, sebagaimana yang terjadi terhadap Partai Buruh Ceko pada 2010 karena terkait ideologi nasionalis-komunis.
Ketua KSCM, Katerina Konecna, menyebut amandemen ini sebagai bentuk serangan politik oleh pemerintah terhadap partainya.
“Ini adalah upaya sistematis dari pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan korup di bawah Petr Fiala untuk membungkam kritikus-kritikus terbesarnya. Hal ini jelas tidak memiliki tempat dalam masyarakat demokratis,” kata Konecna.
“Menariknya, undang-undang ini ditandatangani oleh Petr Pavel, yang pernah menjadi anggota Partai Komunis Ceko (KSC), bahkan dipandang sebagai sosok terkemuka pada partai tersebut,” tambahnya.
Presiden Pavel, yang merupakan mantan perwira militer, memang pernah menjadi anggota partai komunis hingga kejatuhan Uni Soviet pada 1989.
“Itu adalah keputusan yang jelas tidak membuat saya bangga,” komentarnya sebelum pemilihan presiden lebih dari dua tahun lalu.
“Saya pikir, 30 tahun terakhir yang saya dedikasikan untuk membangun Republik Ceko yang lebih aman menjadi simbol permintaan maaf saya kepada masyarakat,” mengutip jawabannya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Denik Blesk, lima tahun lalu.
Pavel pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ceko dari 2012 hingga 2015, dan Ketua Komite Militer NATO sejak 2015 selama lebih dari tiga tahun.
Konecna juga menilai bahwa pemerintah seharusnya fokus pada isu-isu rakyat seperti biaya energi dan perumahan, bukan malah mengesahkan undang-undang yang dianggap menekan oposisi.
“Kami tidak akan terintimidasi, bahkan jika mereka mengancam kami ratusan kali dan memenjarakan kami,” tegas Konecna.
Sumber: DW Indonesia