Oleh : Andi Setyo Pambudi
Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute/ Kandidat Perencana Ahli Utama, Bappenas
HALUAN.CO – Keluarnya Amerika Serikat untuk kedua kalinya dari Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim di bawah kepemimpinan Donald Trump menjadi pukulan telak bagi upaya global mengatasi krisis iklim. Dalam pernyataan resminya pada bulan Januari tahun 2025, Trump menyatakan bahwa “Perjanjian Paris tidak adil bagi ekonomi Amerika Serikat dan merugikan daya saing industri kami.”
Kebijakan ini tidak hanya mengguncang tatanan diplomasi internasional tetapi juga membawa dampak serius bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, terutama dalam sektor kehutanan yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.
Indonesia, sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, menghadapi tekanan besar akibat ketidakkonsistenan Amerika dalam mengambil tanggung jawab globalnya.
Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya terkait pengelolaan sektor kehutanan, tetapi juga integrasi pembangunan berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi.
Sektor kehutanan Indonesia menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya mitigasi perubahan iklim, mengingat luasnya kawasan hutan dan kontribusinya dalam menyerap karbon.
Namun, keberlanjutan sektor ini semakin terancam oleh dampak kebijakan internasional yang tidak mendukung komitmen iklim. Menurut Bambang Supriyanto, ahli kehutanan dari Institut Pertanian Bogor, “Ketidakhadiran Amerika dalam Perjanjian Paris memberikan sinyal negatif bagi negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada pendanaan iklim.”
Hal ini memengaruhi implementasi program-program seperti Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), yang selama ini membantu Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Data menunjukkan bahwa pada 2022, emisi GRK Indonesia mencapai 1,45 miliar ton CO2e, sedangkan laju deforestasi turun menjadi 113 ribu hektar per tahun.
Namun, jika target penurunan emisi 29% pada 2030 gagal tercapai, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan global dan menghadapi sanksi ekonomi yang melemahkan daya saingnya.
Pakar perubahan iklim dunia, Rajendra Pachauri, pada awal tahun 2025 mengungkapkan bahwa “Kebijakan yang tidak mendukung aksi kolektif global seperti yang diambil oleh Donald Trump memperburuk ketimpangan antara negara maju dan berkembang.” Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tetap menjaga komitmennya pada Perjanjian Paris meskipun dukungan internasional melemah.
Pachauri juga menekankan perlunya pendekatan berbasis komunitas untuk memastikan program mitigasi yang lebih inklusif dan berdaya guna. Hal ini semakin relevan dengan situasi Indonesia, di mana ketergantungan pada hutan sebagai sumber penghidupan harus diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan.Di tengah tantangan ini, sektor kehutanan Indonesia harus mampu beradaptasi dengan mengintegrasikan pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Salah satu contohnya adalah penguatan program perhutanan sosial yang tidak hanya menargetkan rehabilitasi hutan tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Hariadi Kartodihardjo, pakar kebijakan kehutanan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program ini.
“Penegakan regulasi yang konsisten dan pengawasan terhadap konversi lahan menjadi elemen kunci keberhasilan program perhutanan sosial,” ujarnya.
Selain itu, dukungan anggaran dan insentif yang memadai harus menjadi prioritas, terutama dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, agar program ini tidak hanya berjalan di atas kertas. Solusi konkret meliputi pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi deforestasi sejak dini, serta kemitraan dengan sektor swasta dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Indonesia dapat belajar dari keberhasilan negara-negara lain dalam mengelola sektor kehutanan secara berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Brasil, yang meskipun menghadapi tantangan serupa, berhasil mengurangi tingkat deforestasi secara signifikan melalui penguatan pengawasan satelit dan penegakan hukum yang tegas.
Dukungan dari semua tingkatan manajemen pemerintahan, mulai dari federal hingga komunitas lokal, menjadi kunci keberhasilan ini. Dalam konteks Indonesia, hal serupa dapat dicapai melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kementerian Kehutanan, misalnya, harus memastikan bahwa kebijakan hutan lestari tidak hanya menjadi jargon tetapi diterjemahkan ke dalam aksi nyata di lapangan.
Optimisme harus tetap ada bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan ini dengan solusi yang inovatif dan komprehensif. Pembangunan sektor kehutanan berkelanjutan dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus alat mitigasi perubahan iklim yang efektif. Namun, hal ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil.
Target penyesuaian emisi gas rumah kaca harus menjadi prioritas utama, diimbangi dengan penegakan regulasi yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya akan mencapai target pembangunan berkelanjutan tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen iklim dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Dalam hal ini, dukungan dari Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan semua pihak terkait harus diberikan batas waktu yang jelas, misalnya dalam lima tahun ke depan, agar hasilnya dapat terukur dan terevaluasi secara berkala.
