Jakarta – Pemerintah akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) pada pekan ini. Upacara ini merupakan salah satu impian Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan impian tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp87 miliar.
Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata, menyatakan bahwa anggaran untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini meningkat sebesar 64,15 persen dibandingkan dengan upacara tahun lalu di Jakarta yang hanya sebesar Rp53 miliar. Kenaikan anggaran ini belum termasuk biaya untuk perayaan HUT RI di Jakarta. Sebagai informasi, upacara HUT RI tahun ini akan dilaksanakan di dua tempat.
Pertama, upacara kemiliteran di IKN yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Kedua, hiburan rakyat di Istana Merdeka Jakarta yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut Isa, kenaikan anggaran ini disebabkan oleh pengadaan alat-alat upacara dan kebutuhan sarana serta prasarana untuk menjamu tamu undangan.
Presiden Jokowi mengakui adanya pembengkakan anggaran, namun ia menyebut kenaikan tersebut masih dalam batas wajar. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, menambahkan bahwa biaya mahal untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN tidak hanya dinikmati oleh elit bangsa, tetapi juga oleh masyarakat bawah. Menurutnya, masyarakat di sekitar IKN akan merasakan dampak positif dari perayaan tersebut karena perekonomian di sana akan bergerak dengan baik.
Meskipun demikian, penggunaan anggaran yang fantastis ini tetap memicu kritik. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa penggunaan anggaran sebesar Rp87 miliar untuk perayaan HUT RI di IKN adalah bentuk pemborosan. Bhima menyoroti bahwa dana yang besar ini dikeluarkan di tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami penurunan daya beli dan badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa 44.195 buruh telah menjadi korban PHK selama periode Januari hingga pertengahan Agustus 2024. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Juni lalu yang masih sekitar 32 ribu. Bhima berpendapat bahwa di saat banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli mereka, pemerintah malah memprioritaskan upacara di IKN.
Senada dengan Bhima, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menilai bahwa dengan keterbatasan anggaran yang ada, upacara kemerdekaan tahun ini adalah yang paling mahal. Menurutnya, upacara ini digelar hanya sebagai penutupan pemerintahan Jokowi demi meninggalkan ‘warisan’ di IKN. Faisal menilai pengeluaran anggaran sebesar Rp87 miliar untuk sebuah perayaan kemerdekaan adalah sebuah pemborosan, terutama di tengah kondisi ekonomi negara yang sedang sulit.
Faisal menekankan bahwa perayaan kemerdekaan di IKN memang penting, namun pemerintah seharusnya lebih sensitif dalam merancang pengeluaran anggaran untuk upacara tersebut. Banyak pembangunan di IKN yang masih belum siap dan bisa memicu pengeluaran yang lebih besar. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, juga berpendapat serupa. Menurutnya, lokasi IKN yang sangat jauh serta progresnya yang masih jauh dari harapan membuat acara sebesar HUT RI di sana menjadi lebih fantastis dibandingkan jika dilaksanakan di Jakarta.
Ronny menambahkan bahwa pilihan untuk merayakan HUT RI di IKN memang mengandung risiko pembengkakan fiskal jika dibandingkan dengan diadakan di Jakarta. Secara umum, Ronny melihat bahwa perayaan HUT RI di IKN menunjukkan bahwa kepekaan pemerintah terhadap perasaan rakyat banyak sudah lama menipis.
