Jakarta – Salah satu akun e-mail milik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diduga mengalami peretasan pada Kamis (22/8). Akun tersebut mengirimkan pesan berisikan perlawanan secara masif.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, memvalidasi adanya penyalahgunaan akun e-mail dengan alamat [email protected]. Namun, ia tidak secara eksplisit menyebut bahwa akun tersebut diretas.
Indra menyatakan bahwa pihaknya telah menonaktifkan akun e-mail tersebut dan sedang melakukan investigasi lebih lanjut. Dalam proses investigasi ini, DPR bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
E-mail yang berisi pesan perlawanan tersebut dikirimkan secara masif ke ribuan penerima. Salah satu penerima e-mail tersebut adalah Narasi TV. Narasi TV juga mengunggah tangkapan layar keseluruhan isi pesan yang berjudul “DPR RI DIRETAS – EMAIL DARURAT UNTUK RAKYAT INDONESIA”.
Pada bagian atas e-mail, terdapat gambar Garuda biru dengan frasa peringatan darurat yang telah viral sejak Rabu (21/8). E-mail tersebut diawali dengan kalimat “DPR RI WAS HACKED. PANJANG UMUR DEMOKRASI.”
Isi surat tersebut mengandung kritik terhadap upaya “mengubah demokrasi menjadi bisnis keluarga.” Selain itu, surat ini juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan pergerakan, karena negara sedang berada dalam kondisi darurat. Salah satu tuntutan dari penyebar surat ini adalah pembatalan aturan DPR beserta segala upaya “untuk menghancurkan konstitusi.”
Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai hasil investigasi yang dilakukan oleh DPR dan BSSN. Namun, langkah cepat yang diambil oleh DPR untuk menonaktifkan akun e-mail tersebut menunjukkan keseriusan dalam menangani insiden ini.
Kejadian ini menyoroti pentingnya keamanan siber, terutama bagi institusi pemerintah yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Keamanan data dan informasi harus menjadi prioritas utama untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.