Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa kemunculan pengurus tandingan dalam suatu organisasi setelah diadakannya forum musyawarah seperti Munas atau Muktamar adalah tindakan yang tidak etis. Pernyataan ini disampaikan Ma’ruf saat menghadiri acara Forum Silaturahmi Antar-Travel Haji dan Umroh (SATHU) dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) di Jakarta, Senin (2/9).
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin mengucapkan selamat kepada Amphuri yang telah sukses menggelar Munas dan memilih pengurus baru. Menurutnya, persaingan sebelum Munas adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari dinamika organisasi.
Ma’ruf kemudian membandingkan situasi ini dengan kondisi di internal Nahdlatul Ulama (NU). Ia menyebutkan bahwa sebelum Muktamar, pasti ada ‘gegeran’ atau persaingan antar kandidat yang ingin maju sebagai pemimpin organisasi. Namun, setelah Muktamar berakhir, biasanya terjadi ‘ger-geran’ atau tawa dan saling berangkulan sebagai tanda persatuan.
Ma’ruf berharap agar tidak ada pengurus tandingan yang muncul setelah forum musyawarah selesai. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam organisasi.
Saat ini, Ma’ruf Amin juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKB masa bakti 2024-2029, hasil dari Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali pada Agustus lalu.
Belakangan ini, muncul wacana untuk menggelar muktamar tandingan oleh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Lukman Edy, dan rekan-rekannya. Rencananya, muktamar tandingan tersebut akan digelar di Jakarta pada bulan September ini.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB, A. Malik Haramain, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September mendatang.
