Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih dalam tahap penyelesaian. Proses ini terhambat oleh penilaian kesiapan di Ibu Kota Negara (IKN) yang masih berlangsung.
Jokowi menegaskan bahwa tanggung jawab penerbitan Keppres tersebut seharusnya jatuh pada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. Bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, Prabowo dijadwalkan akan dilantik secara resmi pada 20 Oktober 2024.
Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa pemindahan IKN tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Ia menyoroti pentingnya kesiapan yang matang, mencakup infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta sumber daya manusia (SDM).
Selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa kesiapan di IKN harus mempertimbangkan aspek lain, seperti media hiburan untuk masyarakat sekitar, guna memastikan kenyamanan dan kesejahteraan penduduk.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono, sebelumnya menyatakan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia hingga saat ini. Hal ini dikarenakan perpindahan ibu kota secara lengkap dan resmi masih menunggu penerbitan Keppres.
Mengenai waktu penerbitan Keppres, Dini menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Presiden Joko Widodo. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan berusaha agar rentang waktu antara penerbitan Keppres dan pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) tidak terlalu jauh.
