Jakarta – Dalam lanskap penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mencatatkan prestasi gemilang dengan melampaui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan kerugian negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sepanjang tahun 2023. Temuan ini diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), menyoroti perbedaan mencolok dalam pendekatan dan hasil yang dicapai oleh kedua lembaga tersebut.
Kurnia Ramadhana, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung telah berhasil menangani 789 terdakwa yang terlibat dalam kasus kerugian negara. Sebaliknya, KPK hanya menangani 13 terdakwa dalam kasus serupa. Angka ini menegaskan bahwa Kejaksaan Agung lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus yang berdampak langsung pada keuangan negara.
Menurut Kurnia, KPK lebih banyak berfokus pada kasus suap. Meskipun kasus suap lebih mudah untuk diusut, Kurnia menekankan pentingnya KPK untuk mengoptimalkan pembangunan kasus atau case building agar lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara. Hal ini penting agar KPK dapat meningkatkan perannya dalam menjaga keuangan negara dari praktik korupsi.
Kurnia mendorong KPK untuk lebih giat mengusut perkara-perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dengan demikian, diharapkan KPK dapat memperkuat perannya dalam melindungi keuangan negara.
Selain unggul dalam penanganan kasus korupsi, Kejaksaan Agung juga menunjukkan keunggulan dalam menangani kasus pencucian uang. KPK hanya memproses lima terdakwa terkait pencucian uang, sementara jumlah terdakwa yang dikenakan pasal pencucian uang pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun ini, terdapat 17 terdakwa pencucian uang, sedangkan tahun lalu mencapai 28 terdakwa.
