Jakarta – Arab Saudi, Qatar, dan Yordania dengan tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pasca-perang di Jalur Gaza, Palestina. Penolakan ini disampaikan oleh seorang pejabat Arab kepada The Times of Israel pada Selasa (6/8). Menurut pejabat tersebut, mengirim pasukan penjaga perdamaian akan terlihat seperti “melindungi Israel dari Palestina.”
Meskipun Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menolak, Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesediaan mereka untuk memenuhi permintaan tersebut. Informasi ini diperoleh dari tiga sumber yang terpercaya. Seorang pejabat senior UEA bahkan menulis opini di Financial Times bulan lalu, menyatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian di Gaza akan “meletakkan dasar bagi pemerintahan dan membuka jalan untuk menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah satu Otoritas Palestina (PA) yang sah.”
Pejabat UEA tersebut menambahkan bahwa “misi internasional sementara” ini akan bertugas mengatasi krisis kemanusiaan serta menegakkan hukum dan ketertiban. Jika terbentuk, pasukan penjaga perdamaian ini akan dipimpin oleh Amerika Serikat. AS berusaha mengukuhkan kembali peran Otoritas Palestina di Gaza guna mencegah Hamas memegang kendali lagi. Selama proses itu, pasukan keamanan dan pemerintahan sementara akan diperlukan.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, pada Juni lalu menyampaikan kepada para menteri luar negeri Arab bahwa Washington akan membantu membentuk dan melatih pasukan keamanan. Blinken memastikan bahwa pasukan tersebut akan memiliki mandat sementara hingga pada akhirnya digantikan sepenuhnya oleh Otoritas Palestina. Menurut tiga sumber, Blinken juga menegaskan bahwa AS tidak akan menyumbangkan pasukannya sendiri, melainkan hanya membantu dalam pembentukan dan pelatihan.
Dalam konferensi pers pada 12 Juni di Doha, Blinken mengumumkan bahwa AS dan mitranya akan segera merilis rencana pengelolaan Gaza pascaperang. Rencana tersebut awalnya dijadwalkan untuk dirilis bulan depan, namun pemerintah akhirnya sepakat menundanya hingga kesepakatan gencatan senjata tercapai, demikian menurut seorang pejabat AS. Hingga kini, AS masih berharap Saudi ikut dalam upaya tersebut.
Sementara itu, Otoritas Palestina tampaknya sudah memutuskan untuk berupaya sendiri dalam merencanakan pemerintahan Gaza pascaperang. PA telah menyusun dokumen setebal 101 halaman yang berjudul “Intervensi dan Layanan Pemerintah Palestina dan Rencana untuk Hari Setelahnya di Jalur Gaza.” Rencana ini dipelopori oleh Perdana Menteri Otoritas Palestina yang baru, Mohammed Mustafa. Ramallah sudah membagikan rencana tersebut kepada para pemangku kepentingan internasional.
