Jakarta – Yusril Ihza Mahendra, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), mengungkapkan bahwa dirinya telah ditawari untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.
Dalam penuturannya, Yusril menjelaskan bahwa Kementerian Politik Hukum dan Keamanan akan mengalami restrukturisasi dengan pemisahan menjadi dua kementerian koordinator. Kementerian tersebut akan dibagi menjadi Kemenko Hukum dan HAM serta Kemenko Politik dan Keamanan (Polkam).
Sebagai Menko Hukum dan HAM, Yusril akan memikul tanggung jawab yang mencakup berbagai aspek penting seperti hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan lembaga permasyarakatan.
Yusril menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terbebani dengan tanggung jawab baru ini. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa isu hukum dan HAM telah menjadi fokus utamanya selama ini.