Jakarta – Pakar hukum tata negara yang ternama, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan kesiapannya untuk mengemban amanah sebagai menteri jika dipercaya dalam kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini mencuat di tengah spekulasi yang beredar bahwa Yusril akan menduduki kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) dalam kabinet Prabowo.
Desas-desus mengenai kemungkinan Yusril menjadi Menkopolhukam memang kian santer terdengar. Namun, Yusril sendiri menegaskan bahwa informasi tersebut masih sebatas spekulasi belaka. Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2001-2004, Yusril meyakini bahwa Prabowo akan memilih sosok yang memiliki kompetensi tinggi untuk mengisi posisi strategis dalam kabinetnya.
Isu lain yang berkembang adalah kemungkinan pembagian tugas Menkopolhukam menjadi dua posisi terpisah, yakni Menko Politik dan Pertahanan serta Menko Hukum dan HAM. Menanggapi hal ini, Yusril menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Meski demikian, Yusril mengapresiasi ide pembagian fokus menteri menjadi dua bagian. Menurutnya, pembagian ini dapat memperkecil spektrum koordinasi sehingga tugas yang diemban dapat lebih terfokus.
Yusril menilai bahwa pembagian fokus menteri menjadi dua bagian dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas kerja kabinet. Dengan spektrum koordinasi yang lebih kecil, diharapkan tugas-tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan efisien.
