Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih sangat lebar di berbagai sektor. Hal tersebut dijelaskan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati.
Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah melalui program Kartu Prakerja. Program ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia dengan bekal keterampilan yang mumpuni. Dengan adanya Kartu Prakerja, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga gencar membangun berbagai infrastruktur di luar Pulau Jawa. Langkah ini diambil untuk menghidupkan kegiatan ekonomi yang masif di luar Jawa, sehingga dampak pertumbuhan ekonomi nasional dapat tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pengurangan ketimpangan ekonomi juga dapat dilakukan melalui penerapan ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif berusaha meminimalisir kesenjangan antara kaya dan miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian, banyak orang yang mendapat akses ke berbagai sumber daya dan peluang ekonomi, termasuk kesempatan kerja yang layak. Ekonomi inklusif ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
