Jakarta – Pemerintah Jerman telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan pengawasan yang lebih ketat di seluruh perbatasan daratnya. Langkah ini diambil oleh Berlin untuk mengatasi migrasi tidak teratur dan melindungi masyarakat dari ancaman seperti ekstremisme Islam.
Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, menyatakan pada Senin (9/9/2024) bahwa pengawasan perbatasan ini akan dimulai pada 16 September dan akan berlangsung selama enam bulan awal. Faeser juga menambahkan bahwa pemerintah telah merancang skema yang memungkinkan pihak berwenang untuk menolak lebih banyak migran secara langsung di perbatasan Jerman. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai langkah kontroversial ini yang penuh dengan tantangan hukum.
Faeser juga mencatat bahwa pemerintah telah memberi tahu Komisi Eropa dan negara-negara tetangga mengenai pengawasan perbatasan yang akan diberlakukan. Langkah ini diambil setelah serangan pisau mematikan yang dilakukan oleh pencari suaka, yang memicu kekhawatiran atas imigrasi. Kelompok Negara Islam (ISIS) mengaku bertanggung jawab atas serangan pisau di kota Solingen, yang menewaskan tiga orang pada bulan Agustus.
Akibat insiden tersebut, Jerman memperkuat aturan migrasi yang telah tidak teratur dalam beberapa tahun terakhir setelah lonjakan kedatangan, khususnya dari orang-orang yang melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah. Para ahli migrasi menyebutkan bahwa lebih dari satu juta orang melarikan diri ke Jerman dari negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah selama krisis migran 2015/2016.
Situasi ini mencapai titik kritis di negara berpenduduk 84 juta orang tersebut setelah Jerman secara otomatis memberikan suaka kepada sekitar satu juta orang Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia pada tahun 2022, meskipun Jerman sedang berjuang melalui krisis energi dan ekonomi. Sejak itu, pemerintah Jerman telah menyetujui aturan deportasi yang lebih ketat dan melanjutkan penerbangan deportasi bagi penjahat yang dihukum dengan kewarganegaraan Afghanistan ke negara asal mereka, meskipun deportasi sempat ditangguhkan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021 karena masalah hak asasi manusia.
Berlin juga mengumumkan pengawasan yang lebih ketat di perbatasan daratnya dengan Polandia, Republik Ceko, dan Swiss tahun lalu. Pengawasan ini, bersama dengan pengawasan di perbatasan dengan Austria, telah memungkinkan Jerman untuk mengembalikan 30.000 migran sejak Oktober 2023. Di bawah aturan Uni Eropa, negara-negara di wilayah Schengen, yang mencakup semua blok kecuali Siprus dan Irlandia, hanya diizinkan untuk memperkenalkan pemeriksaan perbatasan sebagai upaya terakhir untuk mencegah ancaman terhadap keamanan internal atau kebijakan publik.
Jerman berbagi perbatasan darat sepanjang lebih dari 3.700 km (2.300 mil) dengan Denmark, Belanda, Belgia, Luksemburg, Prancis, Swiss, Austria, Republik Ceko, dan Polandia. Jumlah permohonan suaka di Jerman sudah turun 21,7% dalam delapan bulan pertama tahun ini, menurut statistik pemerintah.
