Jakarta – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan, mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dipandang sebagai strategi krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Maurits, Kemendagri telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah 2024 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Rabu, 11 September 2024. Dalam rapat tersebut, berbagai isu strategis yang harus menjadi perhatian pemda ditemukan dan harus segera diimplementasikan untuk mengoptimalkan PAD.
Maurits juga menekankan bahwa pemda wajib melakukan restrukturisasi pajak dengan mengklasifikasikan ulang lima jenis pajak berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, implementasi pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) harus dilakukan mulai 5 Januari tahun depan, sesuai dengan peraturan peralihan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam upaya mengoptimalkan PAD, pemda diharapkan dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada. Hal ini termasuk pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
Maurits juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target peningkatan PAD. Inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pemda diharapkan dapat mengadopsi teknologi dan sistem informasi yang modern untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pemda dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan PAD tidak hanya akan mendukung pembangunan daerah, tetapi juga akan memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.
