Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa banyak pegawai honorer di daerah diisi oleh tim sukses pejabat yang memenangkan Pilkada. Kondisi ini menyebabkan jumlah pegawai honorer membengkak dan menghabiskan banyak anggaran.
Menurut Tito, banyak daerah yang merekrut tenaga honorer bukan berdasarkan keahlian atau kebutuhan, melainkan atas rekomendasi pejabat yang terpilih. Hal ini berdampak negatif pada kemajuan daerah tersebut.
Akibat rekrutmen yang tidak berdasarkan keahlian, daerah-daerah tersebut tidak bisa maju dan hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak berkualitas membuat daerah tersebut tidak mampu menghasilkan pemasukan secara mandiri.
Tito juga menambahkan bahwa ketika masa kerja pejabat yang membawa tim sukses berakhir, pegawai honorer yang direkrut tidak ikut dibawa. Hal ini menyebabkan penumpukan pegawai dengan tim baru yang masuk.
Untuk mengatasi masalah ini, Tito berencana mengatur porsi pegawai honorer di setiap pemerintah daerah (pemda). Tujuannya adalah untuk mengurangi anggaran pemda yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, sehingga transfer dari pusat benar-benar memberi manfaat bagi warga.
Dengan pengaturan ini, diharapkan anggaran yang ada dapat digunakan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas SDM di daerah. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam menghasilkan pemasukan.
