Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tengah mengusut tuntas laporan yang mengindikasikan keterlibatan 300 pelaku usaha di sektor sawit dalam praktik penggelapan pajak. Potensi kerugian bagi kas negara dari skandal ini diperkirakan mencapai angka yang mencengangkan, yakni Rp300 triliun.
Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan bahwa langkah awal yang akan ditempuh adalah menyelaraskan data yang telah diperoleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Proses ini diharapkan dapat memberikan pencerahan lebih lanjut mengenai kasus penggelapan pajak yang melibatkan ratusan pengusaha tersebut.
Hashim Djojohadikusumo, saudara dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintahan mendatang bertekad untuk memburu para pengusaha pengemplang pajak ini. Menurutnya, tindakan mereka telah merugikan negara hingga mencapai Rp300 triliun. Hashim menekankan bahwa data mengenai pengemplang pajak ini diperoleh dari Luhut dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK), Muhammad Yusuf Ateh.
Dalam laporan yang diterima oleh Prabowo, para pengusaha yang diduga mengemplang pajak ini berasal dari sektor sawit. Hashim menjelaskan bahwa setelah Prabowo resmi menjabat, data tersebut akan segera ditindaklanjuti. Namun, sebelum langkah lebih lanjut diambil, akan ada proses peringatan yang diberikan kepada para pengusaha tersebut.
