Jakarta – Program ambisius yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni penyediaan makanan bergizi secara cuma-cuma, dijadwalkan untuk dimulai pada 2 Januari 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan nutrisi yang memadai kepada sekitar 15-20 juta anak di 82 lokasi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Ikeu Tanziha.
Dalam upaya mempersiapkan pelaksanaan program ini, BGN telah menjalin kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan bertanggung jawab dalam penyediaan makanan di 82 titik tersebut. Selain itu, BGN juga telah menyusun buku panduan dan standar operasional untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi kriteria gizi yang telah ditetapkan.
BGN juga telah melatih Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengoperasikan unit-unit layanan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien di lapangan.
Menurut Ikeu, selama setahun terakhir, pemerintah telah melakukan uji coba di beberapa titik atau unit pelayanan dapur yang menyasar minimal 3.000 anak. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan menyempurnakan pelaksanaan program sebelum diluncurkan secara nasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan melalui tiga metode utama. Pertama, membangun dapur pusat di seluruh wilayah satuan layanan BGN. Kedua, menempatkan dapur pusat di sekolah atau pesantren yang mempunyai minimal 2.000 siswa.
Pengiriman makanan dengan metode vakum juga dipertimbangkan untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil yang memerlukan waktu 30 menit, sehari, bahkan berhari-hari untuk dijangkau dari pusat kota atau kabupaten. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah terpencil juga mendapatkan akses yang sama terhadap makanan bergizi.
Selain itu, Dadan menekankan bahwa BGN akan membentuk satuan pelayanan di daerah yang akan menangani 3.000 sasaran. BGN juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan program ini.
