Jakarta – Korea Selatan telah memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri bagi Presiden Yoon Suk Yeol setelah ia berhasil menghindari mosi pemakzulan yang diajukan oleh parlemen. Keputusan ini muncul setelah insiden penetapan darurat militer sepihak yang terjadi pada Sabtu (7/12). Larangan ini dikonfirmasi oleh Kantor Investigasi Korupsi Korea Selatan pada Senin (9/12), dan dikeluarkan oleh pihak kepolisian saat jaksa mempertimbangkan kemungkinan dakwaan terhadap Yoon atas dugaan upaya pemberontakan dengan menerapkan darurat militer yang gagal pada 3 Desember lalu.
Menurut laporan CNN, larangan perjalanan ini diberlakukan setelah seorang komandan pasukan khusus Korea Selatan meminta maaf karena telah membantu pengerahan pasukan ke gedung parlemen saat Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer. Pengerahan pasukan ini bertujuan untuk menghalangi anggota parlemen agar tidak dapat menggagalkan darurat militer sepihak yang dicanangkan oleh Yoon.
Di sisi lain, mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, juga telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia diduga menjadi salah satu dalang di balik penetapan darurat militer tersebut. Tindakan Yoon ini memicu parlemen Korea Selatan untuk melayangkan mosi pemakzulan dan memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri.
Meskipun parlemen gagal memakzulkan Presiden Yoon setelah anggota dari partai pendukungnya, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), melakukan walk out dari ruang rapat, masa depan politik Yoon tetap berada di ujung tanduk. Parlemen hanya membutuhkan delapan suara dari anggota PPP agar mosi pemakzulan mencapai dua pertiga suara, mengingat saat ini legislatif dikuasai oleh oposisi.
Partai Yoon menyatakan akan mendorong pengunduran dirinya dan meminta agar presiden diskors dari tugasnya demi melindungi negara dari “bahaya besar.” Pada Sabtu, Yoon menyampaikan permintaan maaf publik pertamanya sejak upaya memberlakukan darurat militer sepihaknya. Ia mengakui bahwa keputusannya tersebut “menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan” bagi warga Korea Selatan.
Awalnya, Yoon berdalih bahwa darurat militer diberlakukan untuk mencegah pengaruh komunis Korea Utara menyusup ke institusi negara. Namun, belakangan diketahui bahwa Yoon melakukan hal tersebut untuk mencegah parlemen memakzulkannya dan menghindari penyelidikan kriminal terhadap dirinya dan sang istri.
