Haluan.co – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama jajaran Rektorat Universitas Negeri Padang (UNP) menyelenggarakan forum sosialisasi dan diskusi Goes to Campus: Pemilu Serentak 2024 Memilih Untuk Indonesia di Auditorium UNP, Padang, Sumatra Barat, Kamis (10/8).
Forum sosialisasi dan diskusi dengan topik tersebut dan judul “Muda Bersuara Untuk Indonesia Juara” ini menyasar kelompok mahasiswa yang masuk kategori pemilih pemula sebagai kelompok pemilih dominan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, baik di Provinsi Sumatra Barat maupun di tingkat nasional.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat, Surya Efitrimen mengatakan dalam forum, berdasarkan daftar pemilih tetap di Provinsi Sumatra Barat mencapai 4.088.606 pemilih dengan pemilih laki-laki sejumlah 2.027.360 orang dan pemilih perempuan mencapai 2.061.246 orang.
“Masyarakat Sumatra Barat akan dapat memberikan suara dari antara 17.569 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.265 kelurahan/desa/nagari, 179 kecamatan, dan 19 kabupaten/kota,” jelas Surya.
Lebih lanjut dijelaskan, kelompok usia pemilih terbesar di Sumatra Barat adalah pemilih muda yang berasal dari generasi milenial dan generasi Z yang masing-masing mencapai 1.310.821 atau 32 persen dan 1.089.251 (27 persen).
“Gambaran di Sumatra Barat mewakili besaran kelompok usia pemilih muda di tingkat nasional yang diperkirakan mencapai 60 persen,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Surya mendorong agar pemilih muda, terkhusus pemilih pemula menjadi pemilih cerdas.
Karakteristik pemilih cerdas adalah proaktif, menolak politik uang, menghindari ujaran kebencian, tidak golput, dan antihoaks.
Tantangan demokrasi dan Pemilu Serentak 2024
Dosen Sosiologi Politik UNP, Eka Vidya Putra menggarisbawahi kewaspadaan Masyarakat akan praktik politik uang, mobilisasi pemilih, dan kampanye hitam.
“Berdasarkan kajian tahun 2017, politik uang terjadi secara masif dan melibatkan hampir semua unsur Masyarakat,” kata Eka.
Organisasi masyarakat, tambah Eka, termasuk yang berbasis agama, etnis, kepemudaan, dan nonpartai lainnya, dijadikan sebagai salah satu kekuatan untuk melakukan mobilisasi pemilih.
“Perhelatan dan hasil Pemilu harus berkualitas agar dampak yang dirasakan masyarakat betul-betul menyentuh kesejahteraan sosial, perbaikan ekonomi, dan politik untuk rakyat,” tegas dosen dan peneliti Revolt Institute itu.
Sementara itu, dalam sambutan, Ketua Tim Kerja Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan, Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Dwi Dianingsih, S.Sos., M.Si. mengatakan banyaknya pemilih dari generasi muda, secara khusus mahasiswa, menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dan peserta Pemilu.
“Kita perlu bersama-sama mendorong literasi demokrasi, pendidikan politik, dan partisipasi masyarakat untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2024,” kata Dwi.
Sebagai bagian dari masyarakat, tambah Dwi, mahasiswa diharapkan telah memiliki ketrampilan analitis, kritis, dan terlibat dalam wacana publik secara konstruktif.
“Mahasiswa perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, internet, dan media sosial untuk menyaring, memilah, dan memilih informasi yang pada akhirnya layak digunakan untuk membuat keputusan secara bijak, termasuk memberikan suara di TPS pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024,” tegas Dwi.
Tingkat partisipasi masyarakat rendah
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong mengungkapkan, sosialisasi Pemilu Serentak 2024 utamanya digencarkan di daerah pemilihan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah.
“Berdasarkan data KPU RI terkait tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 lalu, kami menggiatkan sosialisasi di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Maluku, dan Kalimantan Tengah untuk meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakatnya,” kata Usman di Jakarta (10/8).
Lebih lanjut, Usman mengungkapkan, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dengan menapis konten negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian dari ruang digital berbasis internet, termasuk juga kampanye antipolitik uang “Hajar Serangan Fajar” yang diusung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami dukung kampanye antipolitik uang dari KPK karena serangan fajar sungguh merusak kualitas dan hasil demokrasi, bahkan di era digital, bentuk pemberian uang, barang, jasa, atau materi lainnya dapat diubah menjadi uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbelanja sampai melunasi cicilan paylater,” tegas Usman.
Forum sosialisasi dan diskusi dihadiri 300 mahasiswa UNP dengan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ketua KPU Provinsi Sumatra barat Surya Efrimen, Kepala Departemen Fakultas Ilmu Sosial UNP Eka Vidya Putra, dan pemengaruh digital Sumatra Barat Rico Saptahadi.***
