Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai bahwa kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan menjadi prioritas utama bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Izzudin Al Farras, peneliti dari Center of Digital Economy and SMEs INDEF, yang menyoroti penurunan anggaran IKN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, disebutkan bahwa alokasi anggaran untuk IKN pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya sebesar Rp143,1 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pembangunan IKN pada APBN 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun. Penurunan drastis ini mencerminkan perubahan prioritas anggaran pemerintah di bawah kepemimpinan baru.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah mengucurkan total Rp75 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara sejak tahun 2022 hingga 2024. Rinciannya adalah Rp5,5 triliun pada tahun 2022, Rp27 triliun pada tahun 2023, dan Rp42,5 triliun pada tahun 2024. Anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah sebelumnya dalam membangun IKN Nusantara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, menyatakan bahwa angka anggaran yang disebutkan dalam RAPBN 2025 hanya merupakan acuan dasar atau baseline. Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, akan diberi keleluasaan untuk menyesuaikan anggaran IKN sesuai dengan prioritasnya. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintahan baru untuk menentukan arah pembangunan IKN.
Ani juga menegaskan bahwa pemberian anggaran kepada kementerian atau lembaga (K/L) akan sangat bergantung pada kesiapan institusi tersebut. Apakah anggaran akan dialokasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Otorita IKN, akan ditentukan berdasarkan kesiapan dan kebutuhan masing-masing institusi.
