HALUAN.CO – Genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026 diwarnai rilis sejumlah survei kepuasan publik. Namun, angkanya tidak seragam: satu lembaga mencatat kepuasan di kisaran 55 persen, sementara lembaga lain menyebut lebih dari 65 persen.
Poltracking Indonesia merilis survei yang dikerjakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026. Hasilnya, 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dan 40,9 persen menyatakan tidak puas. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyebut tingkat kepuasan tersebut relatif stagnan sejak Agustus 2026.
Kepercayaan Lebih Tinggi daripada Kepuasan
Menariknya, survei yang sama menunjukkan 64,8 persen responden percaya kepada pemerintah, sedangkan 32,1 persen tidak percaya. Menurut Hanta, selisih antara tingkat kepercayaan dan kepuasan menandakan bahwa harapan publik belum sepenuhnya diikuti penilaian positif terhadap kinerja di lapangan.
Alasan Puas dan Tidak Puas
Responden yang puas paling banyak menyebut dua alasan:
- Bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran (16,5 persen).
- Program makan bergizi gratis atau MBG (15,0 persen).
Sementara itu, alasan terbanyak dari responden yang tidak puas adalah:
- Kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil (18,9 persen).
- Harga kebutuhan pokok yang mahal (15,4 persen).
- Bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran (14,3 persen).
Survei Poltracking melibatkan 1.220 responden yang dipilih dengan metode stratified multistage random sampling di 38 provinsi, dengan wawancara tatap muka. Margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei Lain Mencatat Angka Lebih Tinggi
Di sisi lain, Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis survei evaluasi dua tahun pemerintahan yang mencatat 65,4 persen responden puas, terdiri dari 58,6 persen puas dan 6,8 persen sangat puas. Adapun 32,5 persen responden menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas.
Mengapa Angka Survei Bisa Berbeda?
Perbedaan hasil antarlembaga survei adalah hal yang lazim. Waktu pelaksanaan lapangan, jumlah dan sebaran responden, metode wawancara, hingga cara merumuskan pertanyaan dan pilihan jawaban dapat memengaruhi angka akhir. Karena itu, pembaca disarankan memeriksa metodologi dan margin of error pada rilis masing-masing lembaga, bukan hanya melihat angka utamanya.
Evaluasi dari Pengamat dan Kampus
Pada hari peringatan dua tahun tersebut, sejumlah media melaporkan sembilan kampus menggelar aksi mahasiswa di Jakarta untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Pengamat juga menyoroti program MBG hingga daya beli masyarakat sebagai pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian.
Bagi pemerintah, angka-angka survei ini dapat menjadi bahan evaluasi, terutama pada isu yang paling sering disebut publik: stabilitas ekonomi, harga kebutuhan pokok, dan ketepatan sasaran bantuan.