Jakarta – Kebocoran data yang dialami lembaga-lembaga negara, BUMN dan Kementerian-kementerian akhir-akhir ini menjadi peringatan keras bagi sistem keamanan data di Indonesia.
Pasca disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan keamanan siber semakin mendesak.
Namun, pakar digital Anthony Leong, kesiapan tersebut masih tergolong rendah, terutama di lingkungan pemerintahan. Anthony menyatakan bahwa perangkat teknologi data enkripsi bisa menjadi solusi konkret untuk meminimalisir risiko kebocoran data, terutama di instansi pemerintah yang mengelola data masyarakat.
“Jika sudah enkripsi data dengan teknologi terkini jika terjadi kebocoran, data yang sudah terenkripsi akan sulit diakses atau dibaca oleh pihak yang tidak berwenang,” jelas Anthony pada keterangannya (15/11).
Menurutnya, enkripsi adalah salah satu langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan data, meskipun terjadi kebocoran.
Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) itu berkomentar terkait peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang perlu diperkuat sinergitas dan kewenanngannya.
“BSSN sebagai lembaga pemerintah perlu lebih aktif hadirkan solusi dan lahirkan sinergitas lebih komprehensif. Kasus kebocoran data PDNS kemarin adalah bukti nyata bahwa keamanan siber kita membutuhkan perhatian serius,” ujarnya.
Direktur PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) itu menambahkan bahwa kebocoran data dapat terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari faktor internal, kelemahan bisa muncul akibat kesalahan penanganan data oleh petugas atau akses yang tidak terbatas di lingkungan institusi.
Sementara itu, dari faktor eksternal, ancaman peretasan semakin meningkat di era digital ini. Dengan teknologi yang memiliki sistem enkripsi tinggi, bahaya dari kebocoran data dapat diminimalisir.
“Ini adalah proteksi penting yang seharusnya menjadi standar di institusi yang mengelola data masyarakat. Harus diwajibkan formulasikan teknologi enkripsi data karena bisa mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang diterima oleh orang eksternal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Anthony berharap bahwa perangkat teknologi data enkripsi dapat digunakan lebih luas di kalangan pemerintahan dan menjadi bagian dari standar keamanan data di Indonesia.
“Keamanan siber adalah tanggung jawab semua pihak, khususnya pemerintah. Dengan perangkat yang tepat, kita bisa lebih melindungi data masyarakat di tengah ancaman siber yang terus berkembang,” pungkasnya.
Kebocoran data pribadi menjadi ancaman serius di dunia digital saat ini. Ketika data penting seperti informasi identitas, data keuangan, dan riwayat transaksi jatuh ke tangan yang salah, risiko penyalahgunaan menjadi sangat besar.
Selain itu, kebocoran data dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki, seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi yang terlibat.
“Penting bagi setiap individu dan perusahaan untuk meningkatkan keamanan siber, memperbarui sistem perlindungan data, serta waspada dengan adanya potensi kebocoran yang dapat merugikan semua pihak,” tutup CEO Menara Digital itu
