HALUAN.CO – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan.
Meski zaman telah berkembang, kesadaran terhadap kesetaraan gender nyatanya masih minim di sebagian masyarakat.
Per 3 Juli 2025, data SIMFONI PPA mencatat 14.039 laporan kekerasan, naik lebih dari 2.000 kasus hanya dalam 17 hari terakhir. Angka ini memicu keprihatinan dan dinilai sebagai kondisi darurat nasional.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, menyebut bahwa data ini bukan sekadar angka statistik, tetapi panggilan bagi negara untuk bertindak tegas dan menyeluruh.
“Ini sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Kita harus melakukan aksi luar biasa,” ujarnya.
Sebagai respon, pemerintah melalui Kemenko PMK dan KemenPPPA sedang menyusun Instruksi Presiden (Inpres) tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA).
Ini merupakan perluasan dari gerakan sebelumnya, yakni GN-AKSA yang fokus pada anak.
Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Kemenko PMK, menuturkan bahwa GN-AKPA dirancang untuk mengatasi kekosongan regulasi dan hambatan pelaksanaan perlindungan di lapangan.
“Inpres ini harus menjawab kendala nyata di lapangan dan memperkuat perlindungan, pencegahan, serta pemulihan korban,” jelasnya.
GN-AKPA juga ditargetkan bisa bersinergi dengan RAN dan RAD agar mudah diimplementasikan dalam kebijakan daerah, termasuk dalam perencanaan dan anggaran.
Arifatul menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar menciptakan Indonesia yang aman dan bebas kekerasan bagi perempuan dan anak menjelang 2045.
“Kita ingin negara ini menjadi tempat yang setara dan aman bagi semua,” tandasnya.