Jakarta – Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) kembali menghadapi ancaman penundaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa perubahan kabinet di Uni Eropa menjadi penyebab utama keterlambatan ini. Menurut Airlangga, perubahan susunan kabinet tersebut memaksa perundingan yang telah berlangsung selama sembilan tahun untuk mundur ke belakang.
Airlangga menjelaskan bahwa kabinet baru di Uni Eropa mengajukan syarat tambahan yang harus dipenuhi. Saat ini, terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus dalam perundingan IEU-CEPA. Pertama, Uni Eropa menginginkan kemudahan izin impor ke Indonesia. Kedua, mereka masih bersikeras mengenai bea keluar. Ketiga, Uni Eropa tetap ngotot terkait pajak transmisi digital.
Sebelumnya, perundingan dagang dengan Uni Eropa sempat memberikan harapan akan segera selesai. Kemenko Perekonomian, yang memimpin perundingan dari pihak Indonesia, menargetkan perjanjian akan ditandatangani pada Juli 2024, bertepatan dengan putaran ke-19 perundingan IEU-CEPA. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai progres signifikan pada pertemuan IEU-CEPA putaran ke-18.
Pada putaran ke-18, dari 21 isu yang ada, Indonesia dan Uni Eropa berhasil menyepakati 11 isu. Beberapa isu yang telah disepakati antara lain mengenai fasilitasi bea cukai dan perdagangan, solusi perdagangan, serta kerjasama ekonomi dan pembangunan kapasitas. Namun, masih ada sepuluh isu yang masih dalam proses pembahasan, termasuk perdagangan barang, perusahaan milik negara, dan pengadaan pemerintah.
