HALUAN.CO – Pasokan komoditas pangan seperti telur dan cabai ke Jakarta serta Jawa Barat terancam tersendat menyusul protes para sopir truk terhadap kebijakan pelarangan truk ODOL (Over Dimension and Over Load).
Indra Wijayanto selaku Direktur Ketersediaan dari Badan Pangan Nasional menyebut, beberapa organisasi pelaku usaha telur dan cabai telah mengirim surat ke Bapanas terkait masalah keterlambatan distribusi akibat demonstrasi.
“Mengenai demo ODOL, ini sudah cukup mengganggu karena beberapa asosiasi telur maupun cabai, telah berkirim surat kepada kami mengenai keterlambatan, sehingga ini akan mengganggu pasokan, khususnya di Jakarta, di DKI,” ujar Indra dalam rapat koordinasi, Senin (23/6/2025).
Program Zero ODOL sebenarnya telah diatur melalui Permenhub Nomor 28 Tahun 2021, namun penerapannya belum konsisten di lapangan. Penolakan dari kalangan pengemudi truk meningkat seiring rencana penerapan penuh mulai tahun depan.
“Ini mulai naik lagi isunya, dan ini memang mengganggu arus logistik pangan, khususnya dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang masuk ke DKI maupun Jawa Barat,” tambah Indra.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menargetkan kebijakan ini bisa berjalan efektif pada 2026 mendatang.
“Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” kata AHY di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
AHY juga menegaskan, pemerintah akan menetapkan lokasi percontohan untuk penerapan Zero ODOL, salah satunya di wilayah Jawa Barat yang memiliki lebih dari 50 kawasan industri sebagai pertimbangan strategis.